Indonesianmuslim.com, 21 Maret 2008
Greenpress Network, 30 maret 2008
Biru Voice, Edisi Juni, 2008
Melihat negara-negara tetangga, kekurangseriusan itu menjadi lebih terasa. Baru 66 persen target kebijakan dalam bidang lingkungan yang dicapai Indonesia. Thailand sudah mencapai hampir 80 persen (peringkat 53). Jiran kita Malaysia, menempati peringkat 26, bahkan telah mencapai 84 persen target.
EPI adalah indeks yang disusun dari sebuah kumpulan data statistik lingkungan hidup. Ia dirancang untuk jadi indikator pengukur proximity-to-target. Seberapa dekat kebijakan lingkungan sebuah negara mengacu rencana target dalam Milenium Development Goals (MDGs) yang dicanang Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Kaki konstruksi indeks ini berdiri di atas dua blok tujuan. Pertama, mengurangi dampak kondisi lingkungan hidup atas kesehatan. Kedua, meningkatkan vitalitas ekosistem. Tujuan-tujuan ini lantas dipecah ke dalam beberapa kategori kebijakan dan indikator-indikator yang lebih spesifik. Semuanya diberi bobot.
Hasilnya, Swiss menempati peringkat pertama. Negara-negara Skandinavia menyusul (Swedia, Norwegia, dan Finlandia) di deretan puncak. Sungguh menarik, bahwa Kosta Rika, negara kecil di Amerika Latin, duduk di tempat kelima. Posisi kunci ditempati negara-negara Afrika.
Ada satu-dua kekecualian memang. Tetapi, secara umum negara maju dengan tingkat pendapatan tinggi menempati kelompok atas. Tingkat kemakmuran punya hubungan positif dengan skor EPI. Negara-negara miskin menghuni kelompok bawah. Dalam banyak kasus praktek good governance secara statistik menyumbang hasil yang baik bagi keberlanjutan lingkungan hidup.
Indonesia, untuk indikator seperti konservasi habitat yang didiami spesies-spesies kritis, protected area sumberdaya kelautan dari eksploitasi industrial dan kegiatan manusia, menujukkan kinerja relatif tidak memuaskan. Demikian pula berkait intensitas emisi CO2 yang dibuang sektor industri. Capaian Indonesia berada jauh dibawah rata-rata kelompok negara dengan tingkat pendapatan sama.
Meningkatnya profil Indonesia dari konferensi perubahan iklim bergengsi akhir tahun lalu di Bali tampak belum sinkron dengan capaian yang ditemukan dalam EPI. Dalam kategori kebijakan perubahan iklim, baru sekitar 60 persen target yang dicapai. Apalagi, dampak perubahan iklim semakin hari semakin kurang abstrak. Ia berperan tak langsung dibalik kekerapan banjir yang menyergap Jakarta. Atau persoalan kelangkaan kedelai.
Secara keseluruhan masih buruk. Akan tetapi, beberapa kebijakan menunjukan pencapaian memuaskan meski tak lepas dari posisi Indonesia sebagai negara bersumberdaya berlimpah. Misalnya tingkat ekstraksi dan ketersediaan air atau tingkat penangkapan berlebihan (overfishing) atas jenis ikan penting bagi kestabilan rantai makanan dan ekosistem. Serta, kebijakan perlindungan 10 persen dari habitat darat, air dan maritim.
EPI bukan tanpa kritik. Pembobotan indeks ini dinilai bias negara maju. Dalam kategori environmental health, bobot yang diberikan adalah 50 persen. Sementara, kategori perubahan iklim berbobot 25 persen. Berkemampuan finansial lebih, negara maju punya kapasitas lebih dalam mencegah efek polusi lingkungan atas kesehatan manusia dibanding negara-negara berkembang atau miskin.
Di sisi lain, negara-negara maju adalah penguna energi terbesar dan penyumbang penting bagi perubahan iklim global. Aspek ini diberi bobot lebih kecil.
Persoalan lain adalah legitimasi. Sebagian target kebijakan disusun oleh para pakar. Padahal, kebijakan adalah proses politis. Bila ingin efektif, instrumen seperti EPI mesti ditempatkan dalam proses pembuatan kebijakan. Merujuk target kebijakan yang dibuat negara bersangkutan.
Di luar itu, instrumen kontrol yang lebih akurat dan pantas dibanding EPI telah tersedia. Jerman misalnya, punya Umweltbarometer. Uni Eropa punya State of The Environment Report.
Tetapi EPI bukan tanpa faedah. Sekurangnya, ia bisa menjadi dasar bagi penilaian kebijakan lingkungan sebuah negara dan bahan pembanding antar-negara. Terutama mereka yang belum memiliki instrumen semacam ini.
Belajar dari Brazil
Untuk faedah yang disebut belakangan, Brazil bisa jadi cermin bagi Indonesia. Kedua negara ini sama-sama berpenduduk banyak, rumah bagi hutan tropis penting dunia, dan berasal dari kelompok negara berpendapatan relatif sama. Brazil punya peringkat lebih baik dalam EPI.
Brazil menerapkan kebijakan anggaran dan mekanisme alokasi dana fiskal yang unik. Satu-satunya di dunia. Untuk konservasi keragaman hayati dan sumberdaya air, transfer dilakukan dalam bentuk -yang saya sebut- Dana Alokasi Ekologis (DAE). Beberapa negara bagian di Brazil menjalankan kebijakan ini.
Dana tersebut berasal dari pajak pertambahan nilai (PPN). Disalurkan ke setingkat kota atau kabupaten berdasar indeks ekologis. Dengan instrumen transfer fiskal, DAE mengintegrasikan fungsi-fungsi konservasi alam ke dalam sistem intergovernmental fiscal transfer. Sebuah inovasi sosial yang cerdas dan memikat. Di Indonesia, kita baru punya dana alokasi umum (DAU) dan alokasi khusus (DAK).
Logika dan argumentasi ekonomi-ekologis dibalik DAE berguna menjawab masalah aktual di Indonesia. Antara lain, perihal siapa, antara Jakarta atau Jawa Barat, yang semestinya bertanggung jawab menanggung biaya konservasi kawasan hulu daerah aliran sungai, agar banjir tak menenggelamkan ibukota Indonesia.
Bentuk kelembagaan pengelolaan sumberdaya berkarakter common-pool oleh komunitas perlu pula didorong dan diperkuat. Ilmuwan sosial Elinor Ostrom mendokumentasikan, bagaimana komunitas menjadi pelengkap. Bahkan alternatif bagi sistem kelola sumberdaya berbasis mekanisme pasar dan koordinasi negara.
Hutan, air, atau kelautan adalah contoh sumberdaya yang mungkin dikelola komunitas dengan adil, efisien dan berkelanjutan.
Indonesia butuh banyak inovasi sosial pengelolaan sumberdaya alam. ***
Penulis kandidat doktor ilmu ekonomi pada Universitaet Leipzig dan Heinrich Boell Fellow pada Departemen Ekonomi, Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ) Jerman.
