Tampilkan postingan dengan label Friedrich Naumann Stiftung. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Friedrich Naumann Stiftung. Tampilkan semua postingan

28 Desember, 2007

Mengapa takut ekonomi pasar?

Komentar saya atas gagasan Ekonomi Pasar Sosial (Epasos) dan peran pasar oleh Muhammad Husni Thamrin dari Friedrich Naumann Stiftung, Jakarta.


Tabea Thamrin,

tabea adalah kata santun yang biasa ditutur orang Minahasa, untuk membuka pembicaraan. Terima kasih untuk link-nya ke situs Kedai Kebebasan. Saya telah membaca tulisan tersebut.

Ada beberapa hal yang kurang akurat. Pertama, Andreas Mueller-Armack, seperti tertera di tulisan itu, adalah anak Mueller-Armack. Sementara peletak teori Soziale Marktwirtschaft (dengan "s" besar), yang saya singkat Epasos di Harian Kompas, adalah Alfred Mueller-Armack alias sang bapak.

Itu pertama. Kedua, menempatkan Ludwig Erhard, kanselir Jerman tahun 1963-1966, hasil koalisi partai CDU dan beberapa kelompok kecil partai konservatif dan liberal, sebagai "pusat" teori Epasos, seperti terkesan dalam tulisan Thamrin, menurut saya mengandung masalah.

CDU, Partai Uni Kristen Demokrat Jerman, sedikit-banyak dipengaruhi "sosialisme Kristen". Ini dapat dilihat dalam apa yang disebut Ahlener Program, milik CDU. Pengaruh tersebut, mesti ditempatkan dalam konteks politik Jerman secara menyeluruh, dalam mana tradisi dan gagasan sosialis berkembang dan melembaga dalam masyarakat Jerman. Ada yang berspekulasi, ini salah satu alasan mengapa Epasos menggunakan kata "sosial".

Dalam politik Jerman, Partai CDU berada di sebelah kanan SPD (partai sosial-demokrat Jerman). CDU berada lebih kanan lagi dari PDS (partai sosialis Jerman). Tetapi, CDU berada di sebelah kiri FDP (partai liberal Jerman). Partai yang disebut terakhir, sering disebut "kanan jauh", bukan karena konservatisme politik tapi karena menganjurkan keutamaan fundementalisme pasar, atau apa yang sering disebut secara serampang sebagai "neo-liberalisme".

Yayasan milik FDP adalah tempat di mana Thamrin bekerja sekarang. Friedrich Naumann Stiftung nama yayasan itu. Yayasan yang juga mendukung kegiatan Freedom Institute, Jakarta, lembaga lain yang menganjurkan keutamaan mekanisme dan solusi pasar dalam bidang ekonomi dan politik.

Saya menyinggung komposisi parpol Jerman di atas dengan maksud menunjukkan, mudah-mudahan, bagaimana ide Epasos berevolusi, termasuk interpretasinya. Alfred Mueller-Armack sendiri adalah anggota CDU. Ia bekerja dengan Ludwig Erhard, ketua CDU, ketika Erhard menjadi menteri ekonomi dan kemudian kanselir Jerman hasil koalisi. Dalam koalisi itu, partai kecil yang tergabung adalah FDP.


Thamrin yang baik,

barangkali adalah hal yang baik, dalam hemat saya, apabila Epasos dipahami menurut gagasan Alfred Mueller-Armack sendiri. Dus, tidak dipahami sebagai gagasan sintesa antara dia dengan Ludwig Erhard, misalnya yang tertulis dalam Manifest 72, karya mereka berdua. Gagasan Mueller-Armack merupakan gabungan ide-ide dari Walter Eucken dan Friedrich von Hayek tentang pentingnya pasar dan kompetisi, serta pengaruh gagasan "sosialisme kristen" (christliche Soziallehre), seperti saya singgung di atas, semisal kemaslahatan bersama dan perlunya solidaritas dalam bermasyarakat. Gagasan Soziallehre adalah hal yang lumrah ditemukan dalam nyaris semua denominasi Kristen di Jerman. Financial Times edisi Jerman, 23/02/2007, menyebut konsep Epasos itu lahir dari Klosterzelle. Dari bilik biara.

Epasos kelihatannya bukan milik kaum kiri, bukan pula milik kaum liberal seperti FDP. Menarik memang, bahwa dalam praktek, kedua kelompok ini berebut menggunakan nama Epasos. Partai liberal FDP kini bersiasat dengan meluncurkan Neue Soziale Marktwirtschaft, edisi anyar Epasos. Sementara, SPD, kaum sosial demokrat itu, setelah ditekan anggota serikat buruh, "meninggalkan" Epasos dan kembali menggunakan kosakata sosialisme demokratis. Di kolong langit, gagasan memang berevolusi.

Sekarang, soal memenangkan kesadaran orang banyak. Meyakinkan keunggulan liberalisme di depan kaum miskin, memang bukan hal gampang. Tanpa upah minimum, memberi kebebasan penuh pemilik pabrik untuk memecat buruh, atau bayar biaya sekolah dan layanan rumah sakit sendiri tanpa bantuan negara, misalnya, adalah gagasan yang sulit diterima kaum papa. Kaum liberal tulen, termasuk FDP, sepertinya harus taktis dalam diksi. Dalam pilihan kata atau slogan. Di sini, mereka harus ikut-ikutan tampil "populis". Termasuk menggunakan kata "sosial" dalam usulan kebijakannya.

Kepada teman-teman FDP saya, boleh juga kepada Thamrin, saya sering mengajukan pertanyaan sepele berikut.

Bila keutamaan liberalisme seperti yang diyakini FDP atau Friedrich Naumann Stiftung membawa kemaslahatan bersama, mengapa di Jerman, FDP hanya dipilih sekitar 10 persen pemilih, sepanjang sejarah partai mereka?

Kok, faedah "liberalisasi", "privatisasi", atau manfaat "pemenuhan kepentingan diri sendiri ( self interest)", tidak bisa para pemilih itu lihat sih?

Bodohkah para pemilih?

Tidak rasionalkah mereka, seperti anggapan kebanyakan "ekonom"?

Pertanyaan-pertanyaan ini adalah politis. Cuma amatiran membaca politik, saya tidak akan berusaha menjawab ini dari perspektif politik. Saya membaca behavioral economics dan ekonomi eksperimental. Menghindari ketimpangan, adalah sentimen moral ekonomi yang secara robust telah teruji dalam bidang ilmu yang saya sebut itu. Sudah tentu, ada beberapa catatan dan syarat kelembagaan terkait robustness tersebut. Meski demikian, tetap terdapat satu kecenderungan umum. Yakni, dalam banyak masyarakat, preferensi atas egalitarianisme mendapat tempat yang penting. Dan tidak bisa diabaikan.

Boleh jadi, ini salah satu sebab, mengapa fundamentalisme pasar yang memberikan penekanan pada self-regarding, pada Aku, dan bukan other-regarding, atau pada Yang Lain Selain Aku, kurang punya cukup resonansi dalam masyarakat. Sebagaimana ditunjukkan kecilnya perolehan suara FDP. (Catatan 29/12/07: Sebaliknya, ketidakmunculan perilaku other-regarding dari tindakan yang mencederai keadilan yang dirasa, perceived, adalah hal yang juga ditemukan dalam riset-riset terkait. Persepsi atas keadilan distributif atau kerelaan untuk kerjasama sosial merupakan hal-hal yang bersyarat dan tergantung konteks).

Selanjutnya tentang pasar. Menyoal pasar membuat kita masuk pada diskusi yang kompleks. Demikian pula ketika kita menyoal peran negara. Terdapat konteks dan syarat-syarat kelembagaan spesifik yang mesti ditelisik lanjut dalam dua bentuk mekanisme pembagian sumberdaya tersebut. Termasuk diskusi usulan di antara dua mekanisme itu. Kita butuh kesempatan lain untuk keperluan itu.

Di satu hal, pasar dapat berperan menyejahterahkan. Pasar membawa manfaat. Pasar, misalnya, berperan menghindari pemusatan kekuasaan dan pemburuan rente. Atau menyediakan harga dengan surplus konsumen/produsen yang lebih besar, dibanding tanpa pasar. Dengan pasar, kita berkesempatan mendapatkan harga barang atau jasa yang (relatif) lebih murah dengan kualitas yang sepadan, atau lebih baik.

Di lain hal, pasar punya efek menghancurkan. Misalnya, solusi cabut subsidi pendidikan dan kesehatan dalam rangka disiplin fiskal untuk stabilisasi ekonomi makro seturut mekanisme pasar (seperti di anjurkan IMF). Menghancurkan, terutama untuk negara dengan warga yang demikian bergantung pada jasa sektor publik, luasnya sektor informal, dan tak dilengkapi jejaring pengaman sosial, seperti negeri kita. Tentu, mencabut subsidi BLBI bagi para sub-klien IMF, terkait contoh ini, adalah hal baik berkait perlunya pendekatan pasar. Bukan begitu?

Salah satu bidang dimana pendekatan pasar berdampak paling merusak adalah lingkungan hidup, misalnya tentang eksternalitas. Contoh lain adalah aspek entropi yang lekat dengan konsumsi tak ramah ekologi. Ini tidak bisa ditangani mekanisme pasar. Pasar bagian dari persoalan itu sendiri.

Salam,
S. Mumbunan













Menangkap ikan di Danau Tondano, Sulawesi Utara (Foto: S Mumbunan).

Baca juga

Salah kaprah "Ekonomi pasar sosial"?

Elite muda Jakarta bikin ikrar. Mereka mengibarkan ekonomi pasar sosial dan sosial-demokrasi. Adakah yang keliru dengan konsep kaum muda itu?

Membongkar korupsi di utara Minahasa

Bupati Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, menuntut warganya sendiri milyaran Rupiah. Mengapa anak-anak muda setempat melawan Bupatinya? Apa kaitannya dengan Kutai Kartanegara, di Kalimantan Timur?


Posting terbaru

.

Komentar