Mimpi Aneh Kaum Muda

Akhmad Rizal Shidiq
Diskusi Ekonomi, 29 Maret 2008

Catatan: Penulis adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, peneliti LPEM-UI, dan mahasiswa doktoral di George Mason University, AS. Tulisan ini adalah tanggapan Shidiq atas polemik tentang ekonomi pasar sosial (Epasos) di harian Kompas. Polemik yang turut dipicu tulisan saya "Ekonomi pasar sosial?" (Sonny Mumbunan, Kompas, 21/11/2007).

Menurut Sukardi Rinakit (Kompas, 4/12/07) kaum muda Indonesia, --entah kaum muda yang mana --, sedang dihantui mimpi buruk; didatangi arwah Soekarno, Hatta, dan Sjahrir yang meminta warisannya, Republik ini, dijaga. Salah satu caranya adalah dengan mengamalkan kembali ajaran lama, yang kemudian diterjemahkan dalam sebuah istilah Ekonomi Pasar Sosial (Epasos) ala Indonesia. Saya tidak tahu apa jadinya kalau yang datang arwah Tan Malaka.

Susahnya model Epasos ala Indonesia ini tidak lazim, Model ini tidak sama dengan interpretasi Sonny Mumbunan (Kompas, 21/11/07) yang dengan jernih menguraikan asal muasal istilah Epasos, yang lahir di Jerman selepas Perang Dunia kedua. Menurut Sonny, secara singkat, Epasos ala Jerman adalah kapitalisme dengan wajah yang diusahakan humanis.

Sementara itu, definisi Epasos ala Indonesia menurut Sukardi, --supaya tidak salah interpretasi, saya kutip utuh-- adalah sebagai berikut:

“...Secara filosofis, apa yang saya bayangkan dari epasos model Indonesia adalah menempatkan keluarga sebagai unsur dominan dalam paradigma pembangunan berdampingan dengan negara. Negara-negara kesejahteraan Eropa selama ini menempatkan keluarga dalam kotak marjinal bersama dengan pasar. Adapun negara mempunyai peran dominan. Sebaliknya, negara-negara penganut neoliberal, seperti Amerika Serikat, menempatkan pasar dalam kotak dominan. Sementara itu, peran negara dan keluarga adalah marjinal...”

Dari satu paragraf ini kita akan membahas beberapa kerancuan berpikir yang terjadi dalam membayangkan sebuah konsep sistem perekonomian.

Model Epasos ala Indonesia memasukkan agen baru, yaitu keluarga. Saya kira keluarga dalam hal ini bukanlah terjemahan dari household (rumah tangga) yang lazim didapati dalam model circular flow interaksi perekonomian antara perusahaan, rumah tangga, dan negara, yang selalu diajarkan dalam kuliah pertama Pengantar Ekonomi. Keluarga dalam hal ini lebih mirip entitas sosiologis, sebuah sistem kekerabatan.

Persoalan akan muncul dalam upaya memasukkan sistem kekerabatan sebagai kategori sosiologis dalam sebuah sistem perekonomian, Tapi sebelumnya ada baiknya, kita perlebar perspektif kita tentang kategorisasi berbagai sistem perekonomian dalam kajian ekonomi politik, yang sebagian telah disinggung dalam kutipan di atas.

Kita mulai dari sistem pasar bebas. Dalam sistem ini, sumberdaya dimiliki oleh individu atau swasta. Alokasi sumberdaya tersebut, dalam mengatasi persoalan kelangkaan, dilakukan melalui mekanisme pasar, atau perdagangan. Harga, dalam mekanisme tersebut, berfungsi sebagai sumber informasi bagi para pelaku pasar (individu) dalam melakukan kegiatan ekonomi (produksi, konsumsi, perdagangan) dan menentukan arah pergerakan sumberdaya (alokasi) menuju efisiensi.

Bergerak ke kiri, di sisi lain, dalam sosialisme dan ekonomi terpimpin (planned economy), sumberdaya hampir semuanya dimiliki oleh negara. Alokasi sumberdaya juga dilakukan oleh negara melalui aparatus perencanaan, produksi, dan distribusi. Informasi pasar dikumpulkan dalam sebuah biro perencanaan yang serba tahu.

Tentu pada prakteknya, negara-negara di dunia berada di antara dua kutub tersebut. Seberapa besar peran pemerintah vis-a-vis swasta adalah soal derajat. Welfare states, atau negara kesejahteraan, adalah salah satu variannya. Di sini, hak milik pribadi sangat dominan dan ditegakkan, tetapi negara mengatur alokasi sumberdaya di bidang-bidang kesejahteraan sosial, terutama kesehatan, pendidikan, dan juga kesempatan kerja. Cara pembiayaan untuk subsidi dan tunjangan bidang kesejahteraan sosial tersebut adalah melalui perpajakan yang relatif tinggi.

Dalam model sosialisme, pasar bebas, dan welfare states, memang tidak pernah ada elemen sistem kekerabatan, atau keluarga. Jadi bagaimana mungkin yang tidak ada kemudian ditaruh dalam kotak marjinal, sebagiamana dilansir dalam kutipan di atas?

Menolak sistem pasar bebas sekaligus welfare states, sembari memasukkan elemen baru bernama keluarga, kemudian membawa dua pokok dalam sistem perekonomian: Apakah sumberdaya dimiliki oleh sistem kekerabatan? Bagaimana alokasi sumberdaya dilakukan dalam sistem kekeluargaan tersebut?

Sejarah kepemilikan sumber daya bergerak dari sistem komunalisme menuju ke sistem kepemilikan pribadi. Apakah kemudian kembali ke sistem kekeluargaan berarti semacam nasionalisasi, tapi kali ini dilakukan atas nama sistem kekerabatan?

Yang lebih krusial adalah soal bagaimana kemudian sumberdaya dialokasikan secara efisien dalam sistem kekeluargaan. Bagaimana informasi soal kelangkaan di satu tempat disampaikan ke tempat yang mengalami kelebihan? Bagaimana caranya anggota-anggota sistem kekerabatan menentukan berapa yang hendak diproduksi, dikonsumsi, dan dipertukarkan?

Soal-soal ini pernah dicoba dijawab dengan gagah berani melalui sistem ekonomi perencanaan, atau sosialisme. Tapi saya kira aman kalau kita bilang ekonomi sosialisme adalah proyek yang hanya berhasil menghasilkan diktator. Reproduksi model tersebut, dengan mengganti kata negara menjadi keluarga, saya kira adalah resep menuju kegagalan yang kemungkinan besar lebih dalam. Secara konseptual bahkan Epasos ala Indonesia tersebut lebih lemah ketimbang ekonomi terpimpin yang gagal tersebut.

Lalu mengapa kemudian sistem pasar tidak ditengok sebagai solusi? Mengapa kaum muda intelektual tersebut menghindari sistem pasar?

George Stigler (1984) dalam bukunya, “The Intellectual and the Marketplace” menulis bahwa ketidaksukaan kaum intelektual terhadap sistem pasar terutama sekali karena ketidaktahuan mereka terhadap logika dan cara kerjanya.

Misalnya, Bryan Caplan (2007) dalam “The Myth of Rational Voters: Why Democracies Choose Bad Policies”, mencatat bahwa sentimen anti pasar terjadi karena publik tidak memahami bahwa pembayaran dalam pasar (market payment) tidak sama dengan transfer (pemberian tanpa syarat). Atau dengan kata lain, profit (yang selalu dipandang rendah) bukan hadiah atau setoran.Profit atau pembayaran dalam pasar dilakukanhanya setelah seseorang melakukan sesuatu usaha.

Kedua, publik tidak memahami bahwa monopoli bukan hasil, tetapi bentuk kegagalan sistem pasar membentuk harga dan alokasi sumberdaya yang benar. Sistem pasar yang berhasil (dengan pergerakan keluar masuk pasar yang bebas) tidak akan menciptakan monopoli. Secara konseptual perilaku monopolistik sendiri selalu terancam gagal, apalagi bila melibatkan banyak pemain pasar. Dengan demikian, menyamakan perilaku monopoli dengan sistem pasar, tentu saja jauh panggang dari api.

Masih terkait dengan kegagalan membedakan monopoli dengan sistem pasar adalah kecenderungan publik menyalahkan monopolis (yang kemudian disamakan dengan pasar) apabila terjadi kenaikan harga. Monopoli bisa dipersalahkan untuk harga yang tinggi, tetapi bukan harga yang naik --karena monopolis sudah menetapkan harga yang paling tinggi pada tingkat penawaran dan permintaan tertentu (Landsburg, 2007).

Ketiga, terdapat kecenderungan intelektual untuk memberikan label tertentu yang salah alamat. Misalnya, menyatakan bahwa Amerika Serikat adalah negara neo-liberal. Karakter neo-liberal, hantu yang belum terdefinisi dengan jelas, adalah pasar yang bebas dan peran negara yang minimal. Situasi ekonomi politik Amerika Serikat saat ini belum memenuhi persyaratan tersebut. Subsidi pertanian masih besar, tunjangan sosial masih dilakukan, proteksi dan pembatasan imigrasi masih kerap terjadi, dan yang jelas, peran negara masih besar dalam aktivitas ekonominya. Debat soal perlunya upaya bail out pemerintah dalam krisis sub prime mortgage belakangan ini adalah contoh jelasnya.

Agenda neo-liberal sejati, jika memang ada, masih berada di luar sistem utama ekonomi politik AS, dan masih terus disuarakan dari pinggir oleh para pendukungnya; sementara realitasnya pendulum politik bergerak tidak jauh dari tengah, sebatas isu seberapa besar subsidi atau tax cut yang akan dilakukan.

Di dalam negeri, upaya labeling juga problematis. Bagaimana mungkin kita menganggap SBY pro pasar, manakala ia menyatakan bahwa harga BBM tidak akan naik tahun depan, alias subsidi akan terus dijalankan. Atau misalnya, Megawati yang dalam masa pemerintahannya, Letter of Intent dengan IMF ditandatangani menteri-menterinya, adalah pembela ekonomi kerakyatan.

Jadi, daripada bermimpi di siang bolong, lebih baik kaum muda Indonesia bekerja dengan sebaik-baiknya, berpikir sedikit lebih jernih dan tertata, terbuka terhadap perubahan, berani berbeda pendapat (sekalipun dengan pendiri bangsa), dan menyebar dalam berbagai pandangan ekonomi politik. Demokrasi yang sehat tidak menawarkan pandangan yang seragam dan final, tetapi sebuah proses yang tidak pernah berhenti, dan membuka peluang untuk koreksi kesalahaan tanpa lewat paksaan dan kekerasan.

Dan seperti kata Kang Mohamad Sobary (Kompas, 2/12/07), kaum muda perlu menghormati demokrasi dengan menghindari kemalasan membentuk partai politik jika ingin menyatukan kekuatan untuk memperbaiki negeri ini dari jalur kekuasaan. ***

Baca juga

• Ekonomi pasar sosial - Sonny Mumbunan, Kompas, 21 November 2007.

• Kaum muda - Sukardi Rinakit. Kompas, 4 Desember 2007.
  

• Kaum muda tanpa kaum - Indra Jaya Piliang. Kompas, 15 Desember 2007.
  

• Membaca kaum muda - AM Lilik Agung. Kompas, 29 Desember 2007.
  

• Minum obat sosial-demokrasi - Cerita sistem kesehatan Jerman.
  

• Mau ikut saya?: Tiket kereta dan ekonomi

Mengapa takut ekonomi pasar?

Komentar saya atas gagasan Ekonomi Pasar Sosial (Epasos) dan peran pasar oleh Muhammad Husni Thamrin dari Friedrich Naumann Stiftung, Jakarta.

Tabea Thamrin,

tabea adalah kata santun yang biasa ditutur orang Minahasa, untuk membuka pembicaraan. Terima kasih untuk link-nya ke situs Kedai Kebebasan. Saya telah membaca tulisan tersebut.

Ada beberapa hal yang kurang akurat. Pertama, Andreas Mueller-Armack, seperti tertera di tulisan itu, adalah anak Mueller-Armack. Sementara peletak teori Soziale Marktwirtschaft (dengan "s" besar), yang saya singkat Epasos di Harian Kompas, adalah Alfred Mueller-Armack alias sang bapak.

Itu pertama. Kedua, menempatkan Ludwig Erhard, kanselir Jerman tahun 1963-1966, hasil koalisi partai CDU dan beberapa kelompok kecil partai konservatif dan liberal, sebagai "pusat" teori Epasos, seperti terkesan dalam tulisan Thamrin, menurut saya mengandung masalah.

CDU, Partai Uni Kristen Demokrat Jerman, sedikit-banyak dipengaruhi "sosialisme Kristen". Ini dapat dilihat dalam apa yang disebut Ahlener Program, milik CDU. Pengaruh tersebut, mesti ditempatkan dalam konteks politik Jerman secara menyeluruh, dalam mana tradisi dan gagasan sosialis berkembang dan melembaga dalam masyarakat Jerman. Ada yang berspekulasi, ini salah satu alasan mengapa Epasos menggunakan kata "sosial".

Dalam politik Jerman, Partai CDU berada di sebelah kanan SPD (partai sosial-demokrat Jerman). CDU berada lebih kanan lagi dari PDS (partai sosialis Jerman). Tetapi, CDU berada di sebelah kiri FDP (partai liberal Jerman). Partai yang disebut terakhir, sering disebut "kanan jauh", bukan karena konservatisme politik tapi karena menganjurkan keutamaan fundementalisme pasar, atau apa yang sering disebut secara serampang sebagai "neo-liberalisme".

Yayasan milik FDP adalah tempat di mana Thamrin bekerja sekarang. Friedrich Naumann Stiftung nama yayasan itu. Yayasan yang juga mendukung kegiatan Freedom Institute, Jakarta, lembaga lain yang menganjurkan keutamaan mekanisme dan solusi pasar dalam bidang ekonomi dan politik.

Saya menyinggung komposisi parpol Jerman di atas dengan maksud menunjukkan, mudah-mudahan, bagaimana ide Epasos berevolusi, termasuk interpretasinya. Alfred Mueller-Armack sendiri adalah anggota CDU. Ia bekerja dengan Ludwig Erhard, ketua CDU, ketika Erhard menjadi menteri ekonomi dan kemudian kanselir Jerman hasil koalisi. Dalam koalisi itu, partai kecil yang tergabung adalah FDP.

Thamrin yang baik,

barangkali adalah hal yang baik, dalam hemat saya, apabila Epasos dipahami menurut gagasan Alfred Mueller-Armack sendiri. Dus, tidak dipahami sebagai gagasan sintesa antara dia dengan Ludwig Erhard, misalnya yang tertulis dalam Manifest 72, karya mereka berdua. Gagasan Mueller-Armack merupakan gabungan ide-ide dari Walter Eucken dan Friedrich von Hayek tentang pentingnya pasar dan kompetisi, serta pengaruh gagasan "sosialisme kristen" (christliche Soziallehre), seperti saya singgung di atas, semisal kemaslahatan bersama dan perlunya solidaritas dalam bermasyarakat. Gagasan Soziallehre adalah hal yang lumrah ditemukan dalam nyaris semua denominasi Kristen di Jerman. Financial Times edisi Jerman, 23/02/2007, menyebut konsep Epasos itu lahir dari Klosterzelle. Dari bilik biara.

Epasos kelihatannya bukan milik kaum kiri, bukan pula milik kaum liberal seperti FDP. Menarik memang, bahwa dalam praktek, kedua kelompok ini berebut menggunakan nama Epasos. Partai liberal FDP kini bersiasat dengan meluncurkan Neue Soziale Marktwirtschaft, edisi anyar Epasos. Sementara, SPD, kaum sosial demokrat itu, setelah ditekan anggota serikat buruh, "meninggalkan" Epasos dan kembali menggunakan kosakata sosialisme demokratis. Di kolong langit, gagasan memang berevolusi.

Sekarang, soal memenangkan kesadaran orang banyak. Meyakinkan keunggulan liberalisme di depan kaum miskin, memang bukan hal gampang. Tanpa upah minimum, memberi kebebasan penuh pemilik pabrik untuk memecat buruh, atau bayar biaya sekolah dan layanan rumah sakit sendiri tanpa bantuan negara, misalnya, adalah gagasan yang sulit diterima kaum papa. Kaum liberal tulen, termasuk FDP, sepertinya harus taktis dalam diksi. Dalam pilihan kata atau slogan. Di sini, mereka harus ikut-ikutan tampil "populis". Termasuk menggunakan kata "sosial" dalam usulan kebijakannya.

Kepada teman-teman FDP saya, boleh juga kepada Thamrin, saya sering mengajukan pertanyaan sepele berikut.

Bila keutamaan liberalisme seperti yang diyakini FDP atau Friedrich Naumann Stiftung membawa kemaslahatan bersama, mengapa di Jerman, FDP hanya dipilih sekitar 10 persen pemilih, sepanjang sejarah partai mereka?

Kok, faedah "liberalisasi", "privatisasi", atau manfaat "pemenuhan kepentingan diri sendiri ( self interest)", tidak bisa para pemilih itu lihat sih?

Bodohkah para pemilih?

Tidak rasionalkah mereka, seperti anggapan kebanyakan "ekonom"?

Pertanyaan-pertanyaan ini adalah politis. Cuma amatiran membaca politik, saya tidak akan berusaha menjawab ini dari perspektif politik. Saya membaca behavioral economics dan ekonomi eksperimental. Menghindari ketimpangan, adalah sentimen moral ekonomi yang secara robust telah teruji dalam bidang ilmu yang saya sebut itu. Sudah tentu, ada beberapa catatan dan syarat kelembagaan terkait robustness tersebut. Meski demikian, tetap terdapat satu kecenderungan umum. Yakni, dalam banyak masyarakat, preferensi atas egalitarianisme mendapat tempat yang penting. Dan tidak bisa diabaikan.

Boleh jadi, ini salah satu sebab, mengapa fundamentalisme pasar yang memberikan penekanan pada self-regarding, pada Aku, dan bukan other-regarding, atau pada Yang Lain Selain Aku, kurang punya cukup resonansi dalam masyarakat. Sebagaimana ditunjukkan kecilnya perolehan suara FDP. (Catatan 29/12/07: Sebaliknya, ketidakmunculan perilaku other-regarding dari tindakan yang mencederai keadilan yang dirasa, perceived, adalah hal yang juga ditemukan dalam riset-riset terkait. Persepsi atas keadilan distributif atau kerelaan untuk kerjasama sosial merupakan hal-hal yang bersyarat dan tergantung konteks).

Selanjutnya tentang pasar. Menyoal pasar membuat kita masuk pada diskusi yang kompleks. Demikian pula ketika kita menyoal peran negara. Terdapat konteks dan syarat-syarat kelembagaan spesifik yang mesti ditelisik lanjut dalam dua bentuk mekanisme pembagian sumberdaya tersebut. Termasuk diskusi usulan di antara dua mekanisme itu. Kita butuh kesempatan lain untuk keperluan itu.

Di satu hal, pasar dapat berperan menyejahterahkan. Pasar membawa manfaat. Pasar, misalnya, berperan menghindari pemusatan kekuasaan dan pemburuan rente. Atau menyediakan harga dengan surplus konsumen/produsen yang lebih besar, dibanding tanpa pasar. Dengan pasar, kita berkesempatan mendapatkan harga barang atau jasa yang (relatif) lebih murah dengan kualitas yang sepadan, atau lebih baik.

Di lain hal, pasar punya efek menghancurkan. Misalnya, solusi cabut subsidi pendidikan dan kesehatan dalam rangka disiplin fiskal untuk stabilisasi ekonomi makro seturut mekanisme pasar (seperti di anjurkan IMF). Menghancurkan, terutama untuk negara dengan warga yang demikian bergantung pada jasa sektor publik, luasnya sektor informal, dan tak dilengkapi jejaring pengaman sosial, seperti negeri kita. Tentu, mencabut subsidi BLBI bagi para sub-klien IMF, terkait contoh ini, adalah hal baik berkait perlunya pendekatan pasar. Bukan begitu?

Salah satu bidang dimana pendekatan pasar berdampak paling merusak adalah lingkungan hidup, misalnya tentang eksternalitas. Contoh lain adalah aspek entropi yang lekat dengan konsumsi tak ramah ekologi. Ini tidak bisa ditangani mekanisme pasar. Pasar bagian dari persoalan itu sendiri.

Salam,
S. Mumbunan