Nomor Delapan: sosial-demokrasi

15 Februari, 2008

Minum obat sosial-demokrasi

Jerman memraktekkan sistem kesehatan menyeluruh bagi warganya. Bagaimana efisiensi sumberdaya dikenalkan sambil menjamin akses warga atas layanan kesehatan? Sebuah pengalaman pribadi.

Pintu ruang praktek dokter Rieger masih tutup, ketika saya tiba. Hari masih pagi, sekitar jam 8.

Dokter Rieger adalah dokter lokal untuk empat asrama mahasiswa di kawasan Leipzig Zentrum Suedost, tempat saya tinggal. Usia perempuan ini sudah lanjut. Ia dikenal ramah pada pasien.

Saya orang kedua yang diperiksa pagi itu setelah seorang nenek yang sudah bikin janji dengannya. Sejak awal Januari saya dijangkiti batuk yang tak berhenti. “Lho, kenapa baru kemari sekarang?“ tanya dia. Saya cuma tersenyum kecut.

Setelah memeriksa saya, dia bilang batuk saya antara lain disebabkan meningkatnya kadar asam dalam perut. Ini memicu paru-paru memroduksi batuk. Sebelumnya dia tanya, apa saja yang saya makan akhir-akhir ini.

Di kertas resep, dia menulis Omeprazol-biomo. Ini adalah kapsul yang harus saya minum tiap setengah jam sebelum sarapan pagi.

“Kamu tinggal di Sumatra?”, tanya dia di sela-sela pemeriksaan. Saya bilang, bahwa saya tinggal di utara Sulawesi yang tidak disapu tsunami.

Dia juga menulis surat rujukan agar saya melakukan Roentgen di klinik radiologi milik Universitas Leipzig. Dengan jalan kaki, klinik itu dicapai tak sampai 10 menit dari asrama saya. Hasil sinar Roentgen akan dikirim padanya lewat pos.

“Seperti yang Anda baca di ruang tunggu,“ ujar dokter Rieger sambil menulis surat rujuk itu, “Anda membayar 20 Euro.” Saya lalu mengambil dompet. “Tetapi, Anda kan masih mahasiswa. Anda cukup bayar 10 Euro saja.” Saya tersenyum dan merogoh saku.

Di ruang tunggu saya memang lihat pengumuman biaya dokter. Di print tebal di atas kertas putih dengan tinta warna merah.

Di ruang itu, sambil menunggu giliran periksa, saya melanjutkan membaca buku Tim Harford, The Logic of Life. Buku menarik, ringan dibaca, tentang logika ilmu ekonomi sehari-hari. Sebagian besar argumentasi Harford, sayangnya, masih bersandar pada konsep rasionalitas yang terbukti kurang akurat oleh behavioural economics.

Saya menebus resep obat tersebut malamnya di Loewen-Apotheke, di Augustuzplatz, di pusat kota Leipzig. Saya membayar 29 Euro untuk 50 biji kapsul ukuran 20 miligram.

Rupanya saya adalah bagian dari sebuah sistem besar yang bekerja. Jerman memiliki sistem pelayanan kesehatan publik salah satu yang terbaik di dunia.

Di negeri ini, sejak reformasi sektor kesehatan, setiap orang sakit membayar 10 Euro (atau 20 Euro, tergantung dokter). Bayaran itu hanya dipungut satu kali dan berlaku untuk 3 bulan. Sebelumnya pasien tidak membayar sama sekali.

Reformasi sektor kesehatan itu uniknya berlangsung dibawah pemerintahan sosial-demokrat. Sosial-demokrasi adalah paham tentang pengorganisasian masyarakat, diyakini sebagian besar orang Jerman.

Paham ini beranggapan, antara lain, bahwa setiap warga negara memiliki akses atas layanan kesehatan. Sebagai bagian dari sistem jaminan sosial, baik warga negara Jerman ataupun pendatang mesti terdaftar dalam asuransi kesehatan.

Dulu, asuransi hanyalah asuransi yang disebut Gesetzliche Krankenversicherung (GKV). Ini asuransi yang dikelola negara. Sejak reformasi tersebut, asuransi model swasta juga dikenalkan, Private Krankenversicherung (PKV).

Termasuk dikenalkannya 10 Euro itu. Saya duga, ini cara kaum sosial-demokrat mencari jalan tengah antara akses kesehatan bagi seluruh warga negara di satu sisi, dan efisiensi penggunaan sumber daya kesehatan, di sisi yang lain.

Kedua macam asuransi ini punya keunggulan dan kelemahan. GKV misalnya lebih mahal dibanding asuransi privat PKV, sebab asuransi GKV mengandung elemen solidaritas. Ada bagian iuran asuransi ini yang dipakai untuk membantu mereka yang tidak mampu.

Sebagai gambaran, seorang mahasiswa membayar sekitar 60 Euro setiap bulan bila menggunakan GKV. Ini setara dengan sekitar 780 ribu Rupiah. Mereka yang sudah bekerja, membayar lebih mahal berdasarkan tingkat pendapatan.

Warga negara diberi kebebasan memilih asuransi mana yang disukai. Adalah menarik bahwa sebagian besar orang Jerman memilih asuransi yang lebih mahal.

Menurut KBV (Kassenaerztliche Bundesvereinigung), sebuah persatuan dokter Jerman, pada tahun 2006 terdapat sekitar 70 juta orang Jerman yang menggunakan GKV. Asuransi privat PKV digunakan oleh 8,5 juta orang. Saya sendiri pernah menggunakan kedua jenis asuransi ini.

Tiga hari kemudian saya datang kembali pada dokter Rieger.

“Dokter, kok batuk saya belum kunjung reda?“ tanya saya.

“Obat butuh minimal tiga hari untuk dinilai efeknya”. Dia melirik kalender. Saya datang pertama kali 4 Februari, 2008. Dia juga menelpon Klinik Universitas dan menanyakan hasil Roentgen saya.

Dia memeriksa bidang lidah saya. Tak lama kemudian ia membuka buku katalog obat yang tebal, warna putih, dan menulis resep baru. Kali ini saya diberi Symbicort Turbohaler. Obat dalam bentuk serbuk, yang harus saya hisap setiap pagi dan saat malam tiba.

Di apotek yang sama saya membeli obat ini. 80 mikrogram, dosis 4.5, untuk 120 kali hisap. Harganya 69 Euro. Lebih dari dua kali dibanding harga obat pertama.

Kecuali 10 Euro itu, semua biaya pengobatan saya akan diganti asuransi kesehatan. Saya cukup mengirim kuitansi dan resep dokter guna memperoleh penggantian tersebut.

Bagaimana Jerman membiayai sistem kesehatannya? Bagaimana negeri ini menyekolahkan gratis lalu membiayai orang-orang seperti dokter Rieger yang kompeten dan ramah melayani pasiennya?

Saya melihat kuitansi obat. Pajak Pertambahan Nilai tertulis sebesar 19 persen. Hampir dua kali lipat dibanding pajak sejenis untuk obat di negeri saya.

***

Baca juga

Ekonomi pasar sosial? Sonny Mumbunan, Kompas, 21 November 2007.

18 Desember, 2007

Ekonomi pasar sosial?

Sonny Mumbunan
Kompas, 21 November 2007

Belum lama ini, kaum muda membuat ikrar. Saatnya yang muda, progresif, dan kerakyatan memimpin. Bagi mereka, kereta sejarah sekadar berhenti sebentar di stasiun bernama kapitalisme.

Dalam usulan tata ekonomi-politik masyarakat baru, kaum muda mengajukan sosial-demokrasi (sosdem) dan ekonomi pasar sosial (epasos) dalam satu tarikan napas. Pengamat politik Sukardi Rinakit, pengucap ikrar, menulis sketsa tentang tata masyarakat itu (Kompas, 9/10/2007).

Agaknya, kereta baru milik kaum muda itu bakal mogok. Bahan bakarnya keliru pada aras konsep. Tak serupa dengan pemahaman umum, epasos bukan seperti mencangkok buah mangga. Apa yang baik dari kapitalisme, efisiensi pasar misalnya, disandingkan hal-hal baik dari sosialisme, seperti akses dan kendali semua orang atas sumber daya. Diharapkan buah hasil cangkok adalah pasar yang berkeadilan sosial.

Peletak teori epasos, Alfred Mueller-Armack (1956), tidak bermaksud membuat cangkokan seperti kaum muda itu.

Dalam pandangan ekonom, sosiolog, dan anggota Partai Kristen Demokrat Jerman (CDU)—partai penganjur keutamaan pasar—persaingan harus menjadi prinsip utama koordinasi dalam pengelolaan masyarakat. Inti konsepnya, Soziale Marktwirtschaft, yang di sini disingkat epasos, diperas dari pikiran Friedrich von Hayek dan Walter Eucken, penganjur ekonomi pasar liberal.

Ide epasos

Ide epasos dibangun di atas keutamaan ekonomi pasar yang kompetitif, saat inisiatif bebas setiap orang di bidang ekonomi yang dipilihnya secara bebas dijamin. Untuk itu, diperlukan kerangka kelembagaan (rahmenordnung) yang secara jelas menjamin persaingan. Pada titik ini, pada kadar tertentu, ada kemiripan usulan kelembagaan Mueller-Armack dengan yang sering diajukan ekonom Faisal Basri, tokoh yang turut berikrar.

Apa yang sosial dalam epasos? Kerangka kelembagaan itu menjamin pencapaian pribadi dalam seluruh bidang kemajuan masyarakat, bersamaan sistem perlindungan sosial untuk lapisan yang secara ekonomi lemah. Campur tangan negara harus sepadan dengan ekonomi pasar sesuai penciptaan pendapatan yang terkait pasar. Artinya, tujuan sosial harus melalui kebijakan yang "taat pasar" (marktkonforme). Lugasnya? Tujuan sosial tidak boleh dicapai dengan mengganggu mekanisme harga dalam sistem pasar.

Berikut contoh kebijakan yang mirip epasos. Perlindungan warga miskin akibat pencabutan subsidi BBM tidak boleh mengganggu mekanisme pasar dalam penentuan harga BBM. Subsidi BBM harus dicabut karena tidak sesuai dengan mekanisme pasar dan tidak efisien. Lalu, rakyat paling miskin serentak mendapat bantuan yang terdefinisi, tidak menyeluruh. Dalam epasos, ini efisien sekaligus sosial.

Contoh lain soal air. Harga air yang terjangkau orang miskin tidak boleh mengganggu prinsip cost recovery dalam pengadaan air secara keseluruhan. Dalam epasos, privatisasi PDAM dan prinsip harga air ala pasar tetap harus dijalankan.

Bagaimana dengan sosdem? Pemilahan politik lazim menempatkan sosdem pada sebelah kiri spektrum. Karena kapitalisme dalam produksi sosial diyakini berpotensi meminggirkan sebagian besar masyarakat, sosdem menjadi "penawar" bagi "racun" kapitalisme. Pokok ini tidak dilihat dengan pendekatan ekonomistis semata. Dalam sejarah dan praktik politik, wujud dan isi sosial-demokrasi lebih sering merupakan buah pertarungan ide dan kebijakan, antara yang "kiri" dan "kanan".

Tindakan ganjil pernah dilakukan Partai Sosial Demokrasi Jerman (SPD). SPD mengambil konsep epasos sekaligus mencomot namanya. Wujud kebijakan itu tampak nyata di bawah pimpinan Gerhard Schroeder. Hasilnya? Sosdem yang awalnya dikonsepkan menjadi penawar kapitalisme berubah menjadi pendukung fungsi mekanisme pasar. SPD ditinggalkan pendukung tradisionalnya, anggota serikat buruh. Partai sendiri pecah.

Pada hari yang sama, 28 Oktober 2007, saat elite muda di Jakarta berikrar di Gedung Arsip Nasional, SPD menutup kongres partai di Hamburg, Jerman. Dalam kongres, mayoritas anggota partai sepakat "meninjau ulang" konsep ekonomi pasar sosial dan "kembali" kepada visi sosialisme demokratis, yang menjadi prinsip tindak-tanduk politik (Hamburger Programm—Grundsatzprogramm der SPD, Oktober 2007). Program partai sebelumnya ditulis 18 tahun lalu, saat sosialisme negara di ujung bangkrut dan neoliberalisme menguat di bawah Ronald Reagan dan Margareth Thatcher.

Hari-hari ini, menindaklanjuti amanat kongres, SPD mengevaluasi koalisi pemerintahannya untuk berbagai tema seperti upah minimum atau privatisasi badan usaha milik negara. Bersama Partai Kristen Demokrat (CDU) dan Partai Uni Sosial Kristen (CSU), SPD menjalankan pemerintahan koalisi dengan Angela Merkel (CDU) sebagai kanselir.

Asal comot

Epasos rupanya bukan milik kaum "progresif kerakyatan", seperti dipahami pengikrar. Maka, kaum muda itu dituntut mendefinisikan secara jelas dan runtut isi konsepnya. Tidak kalah penting, mencari nama konsepsional baru yang lebih cocok dan "bukan asal comot" nama.

Negeri yang kaya tetapi banyak orang miskin ini terlalu ruwet untuk ditangani sebuah aliran pemikiran. Diharapkan, di masa datang, berbagai kelompok anak muda lain kian berani tampil, percaya diri, dan terbuka, berkata "kami bangga jadi neoliberal!", sebagai tanggapan kian meluasnya sentimen sosialis.

Perdebatan aneka kutub pemikiran akan menentukan mutu gagasan negara kesejahteraan, sosial-demokrasi, atau kecenderungan abstraksi lain dalam label jalan ketiga. Kebiasaan cangkok-mencangkok pemikiran, yang sering berlawanan ide logisnya, bisa pelan-pelan dikurangi. Dari situ, semoga demokrasi dapat didalamkan, dengan definisi baru atas peran pasar, negara, dan komunitas.

Orang-orang muda pun tak kurang bermasalah dengan gerbong keretanya. Dalam demokrasi parlementarian, partai politik adalah alat artikulasi konsep paling memadai dan menyeluruh. Perlu bagi kaum muda membangun partai sendiri untuk memenangkan konsep tentang bentuk-bentuk pembagian sumber daya dalam masyarakat secara adil sekaligus efisien. Jika tidak, tudingan akan datang, mereka sekadar meminta kekuasaan dari kaum tua yang mereka kritik. Atau, ikrar mereka dianggap sekadar sebuah pembicaraan santai akhir pekan.

Tanpa partai, di atas Bumi, tak ada yang bisa ditumpangi kaum muda menuju stasiun sejarah berikutnya. Apa pun nama stasiun itu. ***

Sonny Mumbunan, Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi; Meneliti di Helmholtz Gemeinschaft, Jerman.